Skouw Mabo | TemawoNews (27/07/26) – Pemerintah Kampung menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik pada Tahap II tahun ini mengalami penyesuaian sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang berskala kecil namun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Kampung Skouw Mabo melaksanakan Penyaluran Dana Kampung Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kampung Skouw Mabo, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pemerintahan Kampung (KPK) Hanok Mallo, SE, aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta warga masyarakat Kampung Skouw Mabo.
Kepala Pemerintahan Kampung Skouw Mabo, Hanok Mallo, SE, mengatakan bahwa meskipun anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah kampung tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama warga.
"Kegiatan fisik pada Tahap II memang dikurangi karena adanya efisiensi anggaran. Namun kami tetap mengutamakan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hanok Mallo.
Adapun kegiatan fisik yang direncanakan pada Tahap II Tahun 2026 meliputi pembangunan sekitar empat hingga lima sumur warga, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga yang membutuhkan, pembangunan gazebo sebagai fasilitas umum, serta pembangunan talud jembatan guna mendukung aksesibilitas masyarakat.
Menurut Hanok Mallo, pemilihan program tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kampung dan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak di tengah keterbatasan anggaran.
Selain membahas rencana pembangunan fisik, kegiatan penyaluran Dana Kampung Tahap II juga menjadi forum penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah kampung berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Melalui pelaksanaan Dana Kampung Tahap II Tahun 2026, Pemerintah Kampung Skouw Mabo berharap pembangunan yang dilakukan tetap mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (*)